Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengamankan perairan Indonesia yang sangat luas. Dengan meningkatnya aktivitas illegal fishing dan pelanggaran lain di perairan Indonesia, penegakan hukum maritim harus diperkuat agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, “Penegakan hukum maritim yang efektif merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.” Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim adalah dengan meningkatkan kerja sama antara instansi terkait seperti Bakamla, TNI AL, dan KKP. Dengan adanya kerja sama yang baik, penegakan hukum maritim dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, “Kerja sama lintas sektoral antara instansi terkait sangat penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Kita harus bekerja sama untuk mengamankan perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing dan pencemaran laut.”

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas personel yang terlibat dalam penegakan hukum maritim juga merupakan hal yang penting. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus perlu dilakukan agar personel tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia dapat terus meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia serta perlindungan terhadap sumber daya kelautan yang melimpah. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga keamanan laut Indonesia agar dapat tercapai Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.