Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sumber Daya Laut di Indonesia

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sumber Daya Laut di Indonesia

Pencurian sumber daya laut merupakan masalah serius yang masih kerap terjadi di Indonesia. Banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab merusak ekosistem laut demi kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut di Indonesia perlu ditingkatkan.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pencurian sumber daya laut di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. “Kita harus bersatu dalam memberantas aksi pencurian sumber daya laut ini. Kita harus tegas dalam menegakkan hukum,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan patroli laut di wilayah perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang menyebutkan bahwa “patroli laut yang intensif dapat menjadi salah satu solusi dalam memberantas pencurian sumber daya laut.”

Selain itu, kerja sama antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut. “Kita harus saling mendukung dan bekerja sama dalam menangani masalah ini,” kata Direktur Jenderal PSDKP.

Tak hanya itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. “Kita harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga laut kita agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang kuat dan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan pencurian sumber daya laut di Indonesia dapat diminimalisir. Sehingga, keberlanjutan ekosistem laut dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.