Pentingnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Menyusun Kebijakan Keamanan Laut

Pentingnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Menyusun Kebijakan Keamanan Laut

Kolaborasi antar stakeholder dalam menyusun kebijakan keamanan laut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kebijakan keamanan laut yang baik membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku industri maritim.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam menyusun kebijakan keamanan laut tidak bisa dianggap remeh. Karena setiap pihak memiliki peran yang berbeda namun sama-sama penting dalam menjaga keamanan laut.”

Salah satu contoh kolaborasi yang sukses dalam menyusun kebijakan keamanan laut adalah kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kolaborasi ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Penetapan Batas Zona Kedaulatan Laut di Wilayah Perairan Indonesia Bagian Utara Selat Singapura.

Dalam kesempatan lain, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, juga menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam menyusun kebijakan keamanan laut. Beliau menyatakan, “Kolaborasi antar stakeholder sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan kebijakan keamanan laut yang kita susun. Karena tantangan di bidang kelautan dan perikanan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sektoral, melainkan dengan pendekatan yang lintas sektoral.”

Dengan adanya kolaborasi yang baik antar stakeholder, diharapkan kebijakan keamanan laut yang dihasilkan dapat lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Sehingga, potensi sumber daya laut yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya kolaborasi antar stakeholder dalam menyusun kebijakan keamanan laut. Karena keamanan laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku industri maritim, namun juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Dengan demikian, mari kita bersama-sama mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam menyusun kebijakan keamanan laut demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar Indonesia. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi keamanan laut Indonesia.